Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Jurnal Keperawatan Indonesia
Articles
VIEWS: 617
10.7454/jki.v13i2.238
Submitted: 2014-06-25
Published: 2010-07-24

Kajian Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat

jaminan kesehatan masyarakat masyarakat miskin

Abstract

Abstrak

Kesehatan adalah hak asasi manusia. Sesuai dengan Pancasila dan amanat UUD 1945 yaitu pasal 28H ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pasal 34 ayat (1) yang mengatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan ayat (2) yang menetapkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, maka sudah merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganya. Berbagai program telah dikembangkan oleh Negara termasuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Akan tetapi pada pelaksanaannya, Jamkesmas ini masih banyak menemui kendala. Makalah ini akan menjabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan program Jamkesmas dan memberikan berbagai pemecahan masalah tersebut.

 

Abstract

Health is a human right. In accordance with Pancasila and 1945 Constitution, namely Article 28H paragraph (1) which says that every person is entitled to live in prosperity and spiritual, living, and earn a good living environment and healthy and receive medical care and article 34 paragraph (1) the said that the State develop a system of social security for all citizens and to empower the weak and unable to human dignity and in accordance with paragraph (2) which provides that the State is responsible for the provision of health care facilities and public service facilities are decent, then it is the obligation of the state to ensure the health of its citizens. Various programs have been developed by the State including Community Health Insurance (Jamkesmas). However, in practice, this is still a lot of obstacles. This paper will describe the information related to the implementation of the program Jamkesmas and provide a variety of problem solving.

References

  1. Depkes RI. (2009). Tinjauan yuridis penyelenggara jamkesmas 2008. Diperoleh dari www. hukor.depkes.go.id/index.php?art=32&set=0.
  2. Laporan Wartawan Elok D.M. (2009). Laporan Wartawan: Hak warga mikin masih terabaikan. Okezone. Diperoleh dari www.okezone.com.
  3. Gotama, I.B.I, & Pardede, D. (2009). Reformasi jaminan sosial kesehatan. Jakarta: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI. Diperoleh dari http://www.litbang.depkes. go.id/download/seminar/desentralisasi6-80606/MakalahIndra.pdf.
  4. Jamkesmas Banyak Salah Sasaran. (2009, 12 Mei). Harian Pikiran Rakyat, h. 4.
  5. Ketua Tim Pengelola JAMKESMAS Depkes R.I. (2008). Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008. [PowerPoint slides]. Disampaikan Dalam Pertemuan Sosialisasi Jamkesmas Jakarta, 26 Maret 2008.
  6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2008). Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008 [PowerPoint slides]. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR RI Jakarta, 27 Maret 2008.
  7. Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.
  8. Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jakarta.
  9. Republik Indonesia. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jakarta.
  10. Supriyanto, J., & Suparjo. (2008). Badan Layanan Umum: Sebuah pola pemikiran baru atas unit pelayanan masyarakat. Disampaikan pada Workshop Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Jakarta: Direktorat Informasi dan Akuntansi-Ditjen Perbendaharaan Depkeu. Diperoleh dari www.depkeu.go.id.
  11. Talangi Jamkesmas, PMI Kudus Terancam Kolaps. (2009, 9 Maret). Okezone. Diperoleh dari www.okezone.com.
  12. Tentang Jaminan Kesehatan Sosial. (2008). JKPM online. Diperoleh dari http://www.jpkm-online.net.
  13. The National Health Service. (2009). The National Health Service. Diperoleh dari http:// www.monetos.co.uk/insurance/health-insurance/nhs.
  14. Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Diperoleh dari http://www depkes.or.id.

How to Cite

Rachmawati, I. N. (2010). Kajian Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Jurnal Keperawatan Indonesia, 13(2), 98–104. https://doi.org/10.7454/jki.v13i2.238